RSS

BUNG KARNO DAN API REVOLUSI

11 Jun

Dilahirkan dengan nama Kusno saat fajar menyingsing tanggal 6 Juni 1901 dari ayah Raden Sukemi Sostrodihardjo asal Blitar dan Ibu Ida Nyoman Rai Sarimben asal Singaraja Bali. Menyelesaikan pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) di Mojokerto. Ketika berumur 16 tahun mulai tersentuh rasa kebangsaannya dengan mendirikan perkumpulan politik dengan nama Tri Koro Dharmo, tiga tujuan suci meliputi kemerdekaan politik, ekonomi dan sosial.

Dalam pertemuan Studie Club kelompok studi yang membahas buah pikiran dan cita-cita, ketika ketuanya menyatakan bahwa menjadi suatu keharusan generasi saat itu harus menguasai bahasa Belanda maka Soekarno muda tergerak hasratnya untuk memberanikan angkat bicara dengan mengatakan “tidak”. Soekarno muda berpendaat bahwa yang pertama harus kita kuasai adalah bahasa kita sendiri. Marilah kita bersatu untuk mengembangkan bahasa Melayu! Hal ini tentu sikap yang tidak populis ketika mereka bersekolah di HBS (Hogere Burger School) Surabaya  yg mana mayoritas siswanya adalah Belanda. Berikutnya adalah ketika Soekarno muda diberi kesempatan mewakili H.O.S. Cokroaminoto untuk mengahadiri sebuah pertemuan. “di tanah yang subur rakyat kita kekuarangan makan dan melarat. Penjajah tak mau menanam uang kembali untuk memperkaya bumi yang mereka peras. Saya pergi tidur dengan pikiran untuk merdeka. Saya bangun dengan pikiran untuk merdeka. Dan saya akan mati dengan cita-cita untuk merdeka!”. Lalu Soekarno muda diangkat menjadi sekretarsi Jong Java dan beberapa waktu kemudian menjadi ketua. Mulai menulis di majalah Oetoesan Hindia degan nama samaran Bima. Lulus dari HBS tanggal 10 Juni 1921. Saat temen-temannya lulusan HBS mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan universitas di Belanda, Soekarno muda lebih memilih Sekolah Tinggi Teknik (Thecnische Hooge School) di Bandung yang sekarang kita kenal Institut Teknologi Bandung.

Di Bandung Soekarno melahirkan Marhaenisme terinspirasi oleh petani miskin dengan segala keterbatasan dengan hasil yang minim. Marhaenisme beliau difinisikan sebagai sosialisme Indonesia dalam praktek. Di tahun 1922 dalam rapat besar (Radicale Concentratie) di alun-alun kota Bandung yang diorganisir oleh seluruh organisasi kebangsaan dimana setiap pemimpin senior wakil-wakil/ketua setiap partai berpidato, medorong Soekarno muda untuk minta ijin bicara. ”Kalau Belanda tetap menutup mulut kita dan kita tidak diperbolehkan untuk mencari jalan keluar bagi perasaan-perasaan kita yang sudah penuh, maka akan terjadi pula ledakan dengan kita. Dan ketika perasaan kita meletus maka Den Haag akan terbang ke udara. Ayo kita berhenti mengemis dan kita berteriak, Tuan Imperialis, inilah yang kami tuntut!” Jelas sekali disini sikap Soekarno muda yang non koorporatif dengan Imperialisme. Sementara pemimpin-peminpin seniornya lebih kepada perjuangan yang koorperatif. Mendapatkan gelar Insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan mulailah Soekarno mengkampanyekan Nasionalisme Terpimpin (Demokrasi Terpimpin) dengan menanggalkan gelar Radennya dan lebih senang dipanggil Bung Karno dan menerbitkan majalah perkumpulan Suluh Indonesia Muda.

Tanggal 4 Juli 1927 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dengan segera. Dengan prinsip non koorporatif Bung Karno menggelorakan gerakan revolusioner secara terbuka untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Hingga tahun 1928 Bung Karno terus melakukan konsolidasi dalam menyampaikan propaganda poltiknya, memperluas struktur organisasi PNI, memperluas basis dukungan hingga ke daerah. Tiada momen yang terlewatkan oleh Bung Karno menyampaikan pidato-pidato politiknya dan bersumpah akan menggulingkan pemerintahan penghisap, Hindia Belanda. Oleh karenannya beliaupun mendapat gelar sebagai Singa Podium. Pada tanggal 28 Oktober 1928 bersama organisasi kebangsaan mengikrarkan Sumpah Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa dan untuk pertama kalinya menyanyikan Indonesia Raya. Dipenghujung tahun 1928 Bung Karno membentuk Pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Keberadaan PNI dan PPPKI memposisikan Bung Karno semakin memiliki legitimasi rakyat dalam menyulutkan api revolusi dengan satu tujuan besar yakni menggulingkan pemerintahan kolonial. Pasca berpidato di Madiun ini Gubernur Hindia Belanda memberikan pengawasan ekstra terhadap sepak terjang Bung Karno.

Dalam kesempatan pertemuan di Solo tahun 1929, Bung Karno telah memprediksikan bahwa ketika perang pasifik meletus maka saat itu kemerdekaan Indonesia bisa diraih. Namun malam itu menjadi hari naas bahwa polisi Belanda menangkap Bung Karno dan kawan-kawan tanggal 29 Desember 1929 dan dijebloskan ke penjara Banceuy sebelum diadili 18 Agustus 1930. Bung Karno pun diadili dengan tuduhan makar, mempersiapkan rencana jahat untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dimuka pengadilan Landraad, Bung Karno menyampaikan pledoinya yang kita kenal dengan “Indonesia Menggugat”. Dalam pembelaannya Bung Karno menolak tuduhan atas dirinya dalam mengadakan rencana rahasia untuk mengadakan pemberontakan bersenjata. Dan pengadilan menvonis 4 tahun dan menjebloskan Bung Karno ke penjara Sukamiskin serta menyatakan PNI sebagai partai terlarang. Sementara itu “Indonesia Menggugat” tersebar ke seluruh pengadilan di Eropa mengakibatkan banyak protes atas penahanan Bung Karno atas tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan dan akhirnya Bung Karno dibebaskan tanggal 31 Desember 1931.

Tanggal 28 Juli 1932 Bung Karno dipilih sebagai ketua Partai Indonesia (Partindo). Di masa ini Bung Karno diberi julukan sebagai Penyambung Lidah Rakyat indonesia. Melalui Partindo pengganti PNI Bung Karno kembali memperoleh kendaraan dalam menyampaikan propaganda politinya, beliau menulis brosur Mencapai Indonesia Merdeka. Dan karena diangap menghasut maka segera Belanda melarangnya. “Seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalakan penjara dengan pikiran yang sama”. Keteguhan sikap Bung Karno ini pasca terbebas dari Sukamiskin malah menghantarkannya kembali dalam tahanan. Beliau ditangkap kembali tanggal 1 Agustus 1932 diberi kesempatan bertemu orang tuanya dan selanjutnya diasingkan ke Endeh, Pulau Bunga ditemani istrinya Inggit Ganarsih. Ya…Bung Karno dikurung pikirannya dalam keterasingan jauh dari nafas pergerakan di Jawa. Tanpa kehilangan semangat Bung Karno membangun komunitas dalam keterasingan dengan mendirikan perkumpulan Sandiwara Kelimutu. Dalam lakon-lakonnya Bung Karno ingin menyampaikan pesan bahwa tubuh Indonesia yang sudah tak bernyawa dapat bangkit dan hidup kembali. Naskah yang lainnya ada yang melukiskan keyakinan Bung karno akan kemerdekaan yang berjudul Indonesia 1945. Dipindahkan ke Bengkulu karena menderita malaria di bulan Pebruari 1938.

Disini di tahun 1941 Bung Karno menulis dalam Harian Pemandangan, surat khabar milik Anwar putra H.O.S. Cokroaminoto. “Patriotisme tak bisa disandarkan pada nasionalisme dengan pengertian kebangsaan yang sempit” disini Bung Karno mengecam fasisme Nazi Hitler, Mussolini. Tgl 12 Pebruari 1942 Jepang menduduki Palembang dan bergerak menuju Bengkulu. Dalam pelariannya ke Padang, Belanda meninggalkannya berhubung tentara Dai Nippon telah menguasai Padang. Setelah penjara dan pengasingannya menjauhkannya dengan rakyat, Bung Karno mengkonsolidasikan diri dengan membentuk Komando Rakyat dengan tujuan pemerintahan sementara untuk menjaga ketertiban dengan tanpa memberikan perlawanan frontal dengan pendudukan Jepang sebagai kekuatan baru dunia.

Di Lembah Ngarai Bukit Tinggi, Jepang dibawah Kolonel Fujiyama bernegosiasi dengan Bung Karno untuk mengambil hati rakyat Indonesia dengan propaganda Jepang sebagai penyelamat Asia dari kolonialisme barat. Dengan propaganda Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia, Jepang menginginkan bantuan Indonesia dalam memenangkan Perang Pasifik sedangkan Bung Karno bersedia dengan mensyaratkan Indonesia merdeka, membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda maupun Jepang. Dalam perkembangannya dunia Barat melihat Bung Karno sebagai kolaborator/boneka Jepang. Keyakinan Bung karno akan pendudukan Jepang yang singkat akibat kalah perang pasifik nanti, meyakinkan Bung Karno mau bekerjasama dengan Jepang. Setelah Jawa dikuasai Jepang 1 Maret 1942, dan untuk meredam rasa permusuhan rakyat Indonesia di Jawa atas pendudukan Jepang maka panglima tentara Jepang Letjen Imamura menginstruksikan Bung Karno agar dipindahkan dari Padang ke Jakarta. Dengan ini menjadikannya bertemu kembali dengan temen-teman seperjuangannya diantaranya Hatta. Disini akhirnya Bung Karno dan Hatta mengikrarkan diri sebagai Dwi Tunggal dalam mengupayakan bersama-sama memperjuangan Indonesia merdeka yang disaksikan Sjahrir. Stategi perjuangan pun diarahkan dengan strategi dibawah permukaan dan startegi di permukaan. Tugas strategi permukaan dilakukan oleh Dwi Tunggal sedangkan Sjahrir melakukan gerakan bawah tanah.

Pada fase pendudukan Jepang inilah Bung Karno mematangkan taktik dan strategi meraih impiannya untuk memerdekakan Indonesia mengingat Jepang hanya mengkosentrasikan kekuatannya untuk memenangkan perang Pasifik. Bulan Maret 1942 Bung Karno memimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Jepang berharap Putera sebagai alat untuk memobilisasi bantuan rakyat Indonesia dalam mendukung perang Pasifik sedangkan Bung Karno memanfaatkannya sebagai badan penggerak politik yang sempurna dengan merekrut orang-orang yang dipercaya memahami strategi Bung Karno ini. Karena kepiawaian Bung Karno mengambil hati pimpinan militer Jepang maka diberikan fasilitas kemudahan menulis di surat kabar, mengadakan rapat-rapat terbuka dan disiarkan melalui radio sehingga dapat menjangkau rakyat di pelosok. Disinilah Bung Karno kembali menggelorakan hati rakyat.

Di Tahun 1943 berdirilah Pembela Tanah Air (Peta). Bung Karno memanfaatkan diplomasi ini untuk merekrut sukarelawan untuk dilatih pertama kalinya dalam menggunakan senjata dan membekalinya dengan pengalaman berperang secara modern. Bagi Jepang Peta dapat dipersiapkan untuk membantu tentara Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu. Dan Bung Karno merekomendasikan Gatot Mangkupraja untuk memimpin Peta. Berita kekalahan Jepang atas Sekutu menjadi kekuatan Bung Karno dalam mengambil momentum memerdekakan Indonesia.

Mengetahui akan tanda-tanda kekalahan Jepang oleh Sekutu maka pada tanggal 7 September 1944 Jepang membentuk Jawa Hokokai yang dipimpin Bung Karno sebagai janji pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia dikemudian hari. Dalam pertemuan di bulan Pebruari 1945 di Makasar, dibicarakan hal prihal bentuk negara yang akan disepakati ketika Indonesia merdeka. Jepang menawarkan monarki, Hatta meganjurkan Negara Serikat dan Bung Karno tetap teguh memilih Negara Kesatuan. Tanggal 29 April 1945 Kaisar Jepang menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bung Karno yang merekomendasikan nama-nama yang mewakili tokoh representasi kepulauan Indonesia duduk dalam keanggotaannya yang disetujui pihak Jepang.

BPUPKI mengadakan persidangannya 28 Mei-1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah peristiwa bersejarah bagaimana Bung Karno dihadapan sidang menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai dasar/landasan Indonesia merdeka yang beliau sebut Pancasila. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali pidato yang disampaikan Bung Karno. Panitia tersebut adalah Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin. Hasil rumusan kembali itu diserahkan kepada BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta dan menjadi Pembukaan UUD 1945.

17 Agustus 1945 adalah waktu yang tepat bagi Bung Karno sebagai hari baik walaupun dua hari  sebelumnya para pemuda mendesak beliau untuk melekukan percepatan. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia atas nama Soekarno Hatta, bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Di internal sendiri sesama anak bangsa mulai ada tarik menarik kepentingan. Sjahrir menolak proklamasi itu walaupun pada akhirnya harus menerimanya karena dukungan yang besar dari rakyat kepada pemimpinnya, Bung Karno yang mengepalai Kabinet Presidensil. Selanjutnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diterima sebagai dokumen negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan yakni mencoret  “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” di belakang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adam Malik ditugaskan menyusup di kantor berita Domei untuk menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan Indonesia. Peta, Barisan pelopor, Heiho dan pemuda bertugas melakukan perebutan kekuasaan fisik dari tangan Jepang. Bung Karno secara aklamasi didaulat menjadi presiden yang didampingi Muhammad Hatta. Menterinya dintaranya ada Achmad Soebardjo, RAA Wiranatakoesoema, Soepomo, Amir Sjarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Soerachman Tjokroadisoerjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Ki Hadjar Dewantara, Wahid Hasyim, Sartono, A A Maramis, Otto Iskandardinata.

UUD 1945 yang menentukan adanya kabinet presidesial, namun Inggris dan Belanda menuduh Bung Karno sebagai fasis bila diberi kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini juga tak lepas dari orang-orang berpendidikan di Belanda melakukan upaya-upaya penekanan agar Bung Karno mengikuti kemauan Belanda. Sehingga pada tangal 14 Nopember 1945 Bung Karno mengubah Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer. Dimulai dari Kabinet Sjahrir I dengan Soetan Sjahrir sebagai perdana menteri.

Pada tanggal 1 September 1945 Bung Karno menerapkan salam Merdeka sebagai salam perjuangan. Tanggal 19 September 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya sebagai presiden berpidato dalam rapat umum di lapangan Ikada. Kemudian tentara Sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Indonesia yang diboncengi NICA (tentara Belanda). Dengan dalih melakukan repatriasi tentara Jepang yang kalah perang dan membebaskan tahanan-tahan Belanda selama pendudukan Jepang, justru dipakai Belanda untuk menebar teror atas kemerdekaan Indonesia. Inggris membombardir Surabaya yang menyulut pertempuran 10 Nopember. Di pihak lain Bung Karno menyiarkan protes kepada PBB dan mengirm telegram kepada presiden AS Truman karena Sekutu membunuh rakyat Indonesia dengan kendaraan perang berbendera Amerika. Bung Karno kembali menjadi target penangkapan dan pembunuhan tentara Sekutu yang dituduh sebagai penjahat perang/Kolaborator Jepang versi mereka.

Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946). Saat jakarta telah diduduki tentara NICA pada tanggal 3 Januai 1946 Bung Karno mengumumkan untuk memindahkan kedudukan ibukota ke Jogyakarta. Sultan Jogya berperan sebagai perantara antara Jakarta yang diduduki oleh Belanda dengan pemerintahan yang berpusat di Jogyakarta. Belanda dengan NICAnya tak puas dengan lahirnya Republik dan terus mengupayakan pendudukan kembali hingga akhirnya terjadi perjanjian Linggarjati yang isinya diantaranya:

1.       Belanda yang hanya mengakui atas wilayah Republik meliputi Jawa, Madura dan Sumatera

2.       Balanda menawarkan terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) yang terdiri dari Republik Indonesia, Negara Borneo dan Negara Indonesia Timur meliputi selain Borneo

3.       NIS dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Belanda Indonesia tanggal 1 Januari 1949

Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947). Perjanjian ini tentu merugikan pihak Indonesia atas cita-cita dasar pendirian republik yang berdaulat, merdeka penuh dan berbentuk negara kesatuan. Dalam situasi gencatan senjata ini Bung Karno membangun hubungan diplomatik dengan Liga Arab, India, Birma, Afganistan, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Chekoslowakia dan Filipina. Bung Karno juga mendorong gerakan kepanduan di dalam negeri dan mendirikan Kongres Pemuda Republik Indonesia yang masuk dalam Federasi Pemuda Demokrat Dunia tahun 1947.

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947-11 Nopember 1947) Wakil Perdana Menteri (Waperdam) AK Gandhi. Pada tanggal 27 Juli 1947 Belanda mencarkan Agresi Militernya yang mereka sebut sebagai Aksi Polisionil dengan dalih untuk memelihara keamanan. Dan duniapun mengecam aksi militer Belanda ini sebagai pelanggaran atas perjanjian Linggarjati. Dewan keamanan PBB memerintahkan aksi gencatan senjata.

Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 Nopember 1947-29 Januari 1948) Waperdam 3 orang. Pada tanggal 8 Desembar 1947 diatas kapal angkatan laut Amerika, Renville dilaksanakan negosiasi dan diplomasi. Namun Belanda malah mengklaim pendudukannya atas Jawa Barat, Sumatera Timur dan Madura sebagai kekuasaan diluar wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain wilayah republik diperkecil. Karena rebublik dibawah intimidasi maka Bung Karno pun menyetujui perjanjian Renville.

Tahun 1948 Bung Karno harus menghadapi pemberontakan PKI di Madiun. Dipimpin oleh Alimin, Muso dan Amir Sjarifudin. Yang mana Alimin dan Muso adalah mantan guru politiknya saat Bung Karno sekolah di HBS yang rajin mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh HOS Cokroaminoto. Toh apada akhirnya harus berseberangan sikap politik dengan Bung Karno yang nasionalis. Saat itu dalam siaran radio Bung Karno tegas menyatakan untuk memilih Soekarno Hatta atau Komunis? “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Soekarno akan memimpin rakyat Indonesia Merdeka yang tidak tunduk kepada negeri manapun juga. Jangan ada orang yang berkata bahwa Bung Karno ragu-ragu untuk meremukkan pemberontakan Komunis”. Dan divisi Siliwangipun dikirim untuk menumpasnya. Belum lagi kelompok radikal Islam terus mengupayakan teror kepada pemerintahan Bung Karno yang didalangi Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya. Padahal Kartosuwiryo adalah teman baik Bung Karno di tahun 1918 saat yang sama bertemu dalam Sarekat Islamnya HOS Cokroaminoto. Namun lagi-lagi jalan ideologi yang membuat keduanya harus berseberangan.

Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949). Tanggal 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan agresinya dengan membom Jogyakarta. Dalam keadaan ibukota Jogyakarta dikepung maka Bung Karno memerintahkan membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera untuk membuktikan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia masih ada dalam menghadapi kelicikan Belanda dan Bung Karnopun ditangkap. Kabinet Pemerintahan Darurat (19 Desember 1948-13 Juli 1949) Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang bepusat di Bukit Tinggi diketuai oleh Amir Sjarifuddi. Tanggal 22 Desember Bung Karno bersama Sjahrir dan Agus Salim diasingkan ke Brastagi. 1 Maret 1949 Jogyakarta direbut kembali oleh pasukan gerilya.

Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949-20 Desember 1949) berkedudukan di Jogyakarta. Akibat semakin meluasnya kemenangan pasukan gerilyawan republik maka Belanda kembali mau berunding yang kita kenal dengan perjanjian Roem-Royen. Van Royen mewakili Belanda bersedia mengembalikan para pemimpin Republik. Muhamad Roem, SH mewakili Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya dan akan mematangkannya selanjutnya dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 28 Desember 1949 di Den Haag untuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan merekomendasikan penyusunan Undang-Undang Dasar baru dan sistem multi partai. Namun masih menyisakan persoalan atas Irian Barat karena satu pulau dengan Niew Guinea.

Kabinet Susanto (20 Desember 1949-21 Januari 1950) peralihan Negara Indonesia Serikat, Kabinet Halim (21 Januari 1950-6 September 1950) perdana menterinya adalah Abdul Halim. Berkedudukan di Jogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia dengan pejabat presidennya Assaat dan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat dengan presidennya Soekarno, perdana menterinya Hatta berkedudukan di Jakarta

Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951) perdana menterinya Muhammad Natsir dan waperdamnya Hamengku Buwono IX, Kabinet Sukiman Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952) perdana menterinya Sukiman Wirjosandjojo dan waperdam Suwirjo.

Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) perdana menterinya Wilopo dan Waperdam Prawoto Mangkusasmito. Pada tanggal 17 Oktober 1952 satu batalyon artileri dipimpin Kolonel A. H. Nasution mendemo istana dan meminta Bung Karno untuk membubarkan parlemen.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-12 Agustus 1955) Waperdamnya Wongsonegoro dan Zainul Arifin.Tahun 1954 Bung Karno meminta kepada sekjen PBB untuk mengagendakan persoalan (sengketa) Irian Barat pasca Konferensi Meja Bundar.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) Waperdamnya R Djanu Ismadi dan Harsono Tjokroaminoto, Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung. Tahun 1955, Bung Karno melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan sepulang dari Arab Saudi, oleh raja dihadiahi mobil Chrysler Crown Imperial. Dan kelak mobil ini menjadi korban Peristiwa Cikini. Pemilu untuk pertama kalinya digelar pada tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 yang dimenangkan oleh Partai Nasionalis Indonesia.

 

 

Tahun 1956 Bung Karno untuk pertama kalinya mengunjungi Amerika atas undangan presiden Amerika, Eisenhower. Bung Karno berpesan kepada Esienhower bahwa Asia sedang dalam euphoria kemerdekaan. Amerika harus memahami itu bahwa jika kemerdekaan telah diraih sebuah bangsa maka tidak akan melepaskan kemerdekaan itu lagi. Intinya Amerika jangan mendikte dan mengintervensi kemerdekaan bangsa lain. Selepas dari Amerika selanjutnya Bung Karno mengunjungi Uni Sovyet dan Republik Rakyat Tiongkok

Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959) Waperdamnya Hardi, Idham Chalid, J. Leimena. Tanggal 30 Nopember 1957 percobaan pembunuhan Bung Karno pertama terjadi yang kita kenal dengan Peristiwa Cikini. Penggeranatan terhadap iring-iringan Bung Karno ini didalangi oleh Kartosuwiryo yang terus memperjuangkan ideologi Islamnya. Tahun 1958 sudah mulai ada gerakan-gerakan anti Soekarno dengan tuduhan komunis, anti sentralisme Jakarta. Ya…republik baru berumur 13 tahun masih dalam apinya revolusi! Suatu revolusi tak ubahnya suatu rantai yang panjang yang menghubungkan penjebolan yang satu kepada penjebolan yang lain dari satu konfrontasi ke konfrontasi lain. Tuduhan-tuduhan ini dapat dimaklumi bahwa sekutu melalui kaki tangannya agen-agen CIA dan Belanda masih tetap mau bercokol menguasai salah satu wilayah republik (Irian Barat saat itu) dan terus ingin mempengaruhi sistem perpolitikan Indonesia agar memusuhi blok timur Komunis. Pada bulan April penerbang Amerika Allen Pope dengan pesawat B25 membombardir Ambon. Diperkirakan 700 orang yang sedang berjemaah di gereja terbunuh. Ini adalah upaya membangun konflik sara mengingat pemerintahan Bung Karno masih menghadapi polarisasi kekuatan nasionalis/kebangsaan, ideologi islam dan komunis. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957) Waperdamnya Muhammad Roem,Idham Chalid.

Tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden yang intinya kembali kepada UUD 1945 atas kegagalan Badan Konstituante menyempurnakan UUDS. Parlemen dibubarkan dan kepemimpinan secara penuh kembali ke tangan Bung Karno dengan Demokrasi Terpimpinnya. Tentu ini menjadikan gerah dunia barat yang takut akan kepemimpinan Bung Karno yang bisa menggalang kekauatan Asia Afrika dan dekat juga dengan blok Timur. Inilah bergaining positioning seorang nasionalis sejati bahwa bangsa lain boleh bekerjasam dengan Indonesia tetapi jangan coba-coba meminta Indonesia tunduk kepada barat. Dan untuk sementara media diberikan kemerdekaan terbatas. Revolusi memerlukan kepemimpinan. Dan sosok pemersatu berbagai kekuatan ideologi kala itu hanya ada pada diri Soekarno. Dan media barat terus mengupayakan pembunuhan karakter seorang Bung Karno yang mereka beritakan sebagai seorang Komunis, Fasis dan Diktator!

Kabinet Kerja I (10 Juli 1959-18 Pebruari 1960) kembali ke presidensil Soekarno merangkap kepala negara dan kepala pemerintakan dengan demokrasi terpimpimnya.

Kabinet Kerja II (18 Pebruari 1960-6 Maret 1962). Pada 9 Maret 1960 kembali percobaan pembunuhan terjadi kepada Bung Karno oleh Darul Islam namun gagal. Dalam sidang Umum PBB tahun 1960 Bung Karno menolak sikap Belanda yang bersedia mendekolonisir Niew Guinea dan melakukan pernyataan pilihan untuk tetap bergabung dengan Belanda, berdiri sendiri atau bergabung dengan Republik Indonesia. Bung Karno sudah paham dengan akal bulus Belanda tersebut untuk tetap bercokol ditanah Irian Barat. Karena Bung Karno berpendirian bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda lalu kenapa harus bernegosiasi kembali hanya untuk Irian Barat? Dan ahirnya Irian Barat dibebaskan dari Belanda 1 Mei 1963.

Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 Nopember 1963). Di tahun 1962 Bung Karno mendukung upaya dekolonialisasi Inggris atas Sabah, Serawak dan Brunai . Namun karena Brunai menolak konferderasi Malaya maka Bung Karno mendukung pembebasan Brunai untuk memerdekakan diri. Karena wilayah tersebut walaupun teletak di Kalimantan, namun karena jajahan Inggris maka Bung Karno berkepentingan agar Kalimantan Utara menentukan pendapatnya sendiri untuk merdeka atau bergabung dengan Malaya. Hal ini sebagai bentuk tekad dan komitmen  Bung Karno dalam usaha-usaha menentang imperalisme dan mendukung kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Dan dengan bersatunya Kalimantan Utara dengan Malaya dibawah Ratu Inggris dianggap akan menjadi ancaman Indonesia oleh Bung karno dikemudian hari. Amerika mendukung Inggris karena Amerika punya kepentingan pengaruh atas Vietnam. Karena PBB dianggap memihak Inggris dalam membentuk konfederasi Malaya tersebut membuat Bung Karno menolak kecurangan hasil referendum tersebut. Dan Bung Karno melancarkan aksi konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Bung Karno berpikir bahwa :

1.       Bung Karno ingin kedudukan PBB berada pada negara netral, bukan di Amerika dimana sebagai pelaku utama perang dingin

2.       PBB lahir pasca perang dunia kedua, dan dalam piagamnya tak menyebutkan Kolonialisme. PBB harusnya mengambil peran secara cepat dan menetukan dalam upaya penyelesaian-penyelesaian kedaulatan dan kemerdekaan atas kolonialisme. Penyelesaian Irian Barat berlarut-larut sejak 1949 hingga 1963. Bung karno tidak puas atas sengketa Malaya atas keberpihakan PBB pada Inggris

3.       Organisasi dan Dewan Keamanan PBB mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan dunia tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis dan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Seolah negara-negara merekalah yang menentukan peperangan dan kedamaian. Bung Karno ingin hak Veto yang hanya beranggotakan 5 negera yang punya kewenangan menentukan hidup matinya suatu negara di tinjau ulang.

4.       PBB dianggap Bung Karno adalah produk barat yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme sebagai sumber kesengsaraan dunia.

5.       Bung Karno menginginkan Republik Rakyat Tiongkok yang lebih pantas sebagai anggota dewan keamanan menggantikan Taiwan. Karena realitas politik bahwa RRT memiliki jumlah penduduk yang besar, kebudayaan dan kekuatan ekonomi

6.       Bung Karno menginginkan pembagian yang lebih adil atas posisi lembaga-lembaga dalam badan PBB. Tidak hanya diketuai oleh orang Amerika atau orang Inggris.

7.       Dan Malaysia pada tangal 17 September 1963 dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tanpa melalui voting. Dan Bung Karno merasa bahwa Malaysia belum punya jasa dalam membangun perdamaian dunia. Kemerdekaan Malaysia hanya baru berumur 1 tahun. Bung Karno merasa ada konspirasi politik dengan menempatkan secara istimewa posisi Malaysia untuk membendung pengaruh Soekarno di Asia Afrika

Di saat Idul Adha tahun 1962 lagi-lagi Bung Karno menjadi sasaran pembunuhan saat sholat Idul Adha di halaman istana. Seseorang memberondongkan tembakan namun Bung Karno selamat. Bagi kelompok Darul Islam, Bung Karno adalah penghalang Negara Islam (Indonesia), Bung Karno adalah kafir dan muslim yang tidak taat? Dan dengan berat hati Bung Karno harus menanda tangani kematian Kartosuwiryo dihadapan regu tembak tahun 1963. Tepatnya di 6 Juni 1962 Bung Karno membentuk pasukan pengawal presiden yang diberi nama Cakrabirawa. Sebuah pasukan khusus yang beranggotakan 3000 orang dari angkatan dan polisi dan 300 orang khusus mejaga keselamatan presiden.

Kabinet Kerja IV (13 Nopember 1963-27 Agustus 1964) Waperdam I Soebandrio, Waperdam II J. Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh, Menko Hankam A. H. Nasution, KSAD Achmad Yani, KSAL R.E. Martadinata, KSAU Oemar Dhani.

Setelah diplomasi yang melelahkan dan membendung pemberontakan-pemberontakan selanjutnya Bung Karno mulai membangun mental bangsa, kebanggaan nasional. Mendirikan Universitas Daya Nasional, universitas pertama di Kalimantan, membangun by bass Jakarta, Semanggi, membangun stadion utama Gelora Bung Karno tahun 1963 satu-satunya di dunia stadion dengan atap melingkar saat itu, membangun Monumen Nasional, Pabrik Semen Gresik, Nurtanio (kini menjadi Dirgantara), Krakatau Steel, menasionalisasi pekebunan teh, tebu, usaha-usaha kopra. Memperkuat angkatan bersenjata menjadi yang terbesar di Asia tenggara, bidang opendidikan nomor satu di Asia Tenggara. Sementara negara sebesar India dan Tiongkok yang masih kesulitan menentukan bahaa persatuan, Indonesia telah dipersatukan oleh bahasa Indonesia.

Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964-22 Pebruari 1966) jabatan Soekarno adalah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Mandataris MPRS, Pemimpin Besar Revolusi. Waperdam I Soebandrio, Waperdam II J. Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh. Bung Karno memimpin sidang kabinet Dwikora 6 Oktober 1965 di istana Bogor setelah upaya kudeta 30 September 1965 pemberontakan G30S. Tanggal 20 Nopember 1965 Presiden Soekarno bertemu Mayjen Soeharto bersama pimpinan militer di istana Bogor. Memimpin Sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI) tanggal 18 Desember 1965 di istana Bogor. Tanggal 15 Januari 1966 Bung Karno menerima delegasi kesatuan Asksi mahasiswa Indonesia (KAMI) di istana Bogor. 13 Pebruari Bung Karno menyampaikan amanat pada rapat umum Front Nasional CONEFO di Istora Senayan.

Kabinet Dwikora II (24 Pebruari 1966-27 Maret 1966) Waperdam I Soebandrio, Waperdam II J. Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh, Waperdam IV K. H. Idham Chalid, menteri /Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto, Tanggal 24 Pebruari 1966 melantik kabinet 100 menteri (penyempurnaan kabinet Dwikora).

Kabinet Dwikora III (27 Maret 1966-25 Juli 1966) Waperdam Urusan Umum J. Leimena, Waperdam Urusan Sospol Adam Malik, Waperdam Urusan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Hamengkubuwono IX, Waperdam urusan Hankam Letjen Soeharto, Waperdam Institusi Politik Roeslan Abdulgani, Waperdam urusan Hubungan Institusi Politik K. H. Idham Chalid.

Kabinet Ampera I (25 Juli 1966-17 Oktober 1967), Presiden Ir. Soekarno, Ketua Presidium merangkap Menteri Utama Bidang Hankam merangkap Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Tanggal 17 Agustus 1966 berpidato dengan judul Jas Merah di Istana Merdeka.

Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967-6 Juni 1968) Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden merangkap Menhankam. Dan Bung Karno diakhiri kekuasaannya dengan TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 melarang kehidupan politik Bung Karno beserta ajarannya. Dan diasingkan di Wisma Yaso hingga berpulang pada tangal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar oleh penguasa orde baru agar jauh dari pengaruh politik Jakarta.

 
Leave a comment

Posted by on June 11, 2011 in Nasionalis

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: